Rencana pemerintah akan menyediakan kamar khusus (kamar seks) untuk menyalurkan hasrat biologis para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dinilai akan menuai masalah baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya keributan di dalam LP atau Rutan.Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan secara matang, ihwal rencana pelayanan tersebut. Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Sumatera Utara (UsU) Prof Badaruddin, kemarin di Medan. Meskipun dia mengakui bahwa gagasan penyediaan kamar seks di LP maupun di Rutan merupakan langkah baru.
Namun Guru Besar USU itu menambahkan,sebuah pemikiran yang dianggap baik, belum tentu bisa terlaksana dengan baik pula. Justru bisa mendatangkan masalah baru terhadap warga binaan di LP dan Rutan. Menurutnya, gagasan itu memang mengadung nilai-nilai kemanusiaan, karena warga yang menjalani pembinaan di LP atau Rutan perlu menyalurkan kebutuhan biologis. Oleh karena itu, persiapannya perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana.
Selain itu, Prof Badaruddin juga mengungkapkan kekhawatirannya, agar jangan pembuatan kamar seks di LP dan Rutan menjadi lahan bisnis baru di kalangan internal LP maupun Rutan. “ Jangan sampai hanya orang yang punya duit saja yang bisa memanfatkan kamar seks tersebut.” tegasnya. Apabila itu terjadi, maka yang tidak punya duit sulit untuk menggunakannya., sehingga muncul tindakan diskriminasi.
Dosen FIsIP USU itu mencontohkan adanya tindakan diskriminasi bagi tahanan yang berduit, seperti Gayus yang baru-baru ini menggegerkan Polri. Sehingga, Prof Badaruddin menegaskan sebelum rencana itu direalisasikan, pemerintah harus lebih dulu menyiapkan aturan yang tegas dan pegawai yang profesional serta tidak tergoda dengan iming-iming dari kalangan narapidana berduit. Dan mampu mengawasi para napi yang sedang melakukan hubungan biologis. (0 na/son)
0 komentar:
Post a Comment